Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP

Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP, LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Simda Keuangan

Bimtek dan Diklat Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). … Baca Selengkapnya

Bimtek Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca

Bimtek dan Diklat Strategi Serta Sistem Penyusunan Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, yang dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Strategi Keuangan Kapitasi JKN

Bimtek dan Diklat Strategi Keuangan Kapitasi JKN, yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Seperti yang diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terbaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 and Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi in order to laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan … Baca Selengkapnya

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual – Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan equitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, lalu mengakui pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Karena … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Dana Dekonsentrasi

Bimtek dan Diklat Dana Dekonsentrasi – Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan PP … Baca Selengkapnya

Bimtek PERPRES No. 33 Tahun 2020

Bimtek PERPRES No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 … Baca Selengkapnya