Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tugas dan Tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan negara. Bendahara pengeluaran dan bendara penerimaan merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggungjawab kepada kuasa BUN (bendahara umum negara) dan secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang atau surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Seperti yang kita ketahui bahwa bendahara keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara

Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam kepemerintahan yang jujur, bersih dan baik.

Maka kami Pusdiklat Pemendagri akan menyelenggarakan bimtek dan diklat dengan tema “Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implementasi Anggaran Keuangan Berbasis Kinerja dalam Membangun Akuntabilitas Administrasi Keuangan Daerah”, yang akan dilaksanakan pada :

Jadwal Diklat 2024 Terbaru

Biaya dan Fasilitas Bimtek Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Pelatihan Online Via Zoom Meetings Biaya Sebesar: Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit 4. Tas 5. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 6. Sertifikat Pelatihan 7. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0823 7865 1667 WA : 0823 7865 1667 Email : pusdiklatpemendagridika04@gmail.com

Di bawah ini beberapa materi keuangan lainnya :

1. Bimtek dan Diklat Sosialisasi Permendgri No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
2. Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
3. Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan and Pertanggungjawaban Finance Dana Kapitasi JKN
4. Bimtek dan Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
5. Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
6. Bimtek dan Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
7. Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
8. Bimtek dan Diklat Pengelolaan Finance Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
9. Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
10. Bimtek dan Diklat Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
11. Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Finance Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019