Diklat Satpol PP

Diklat Satpol PP singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, oleh karena itu penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Adapun Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP memiliki fungs sebagai berikuti :

• penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
• kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
• pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
• pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS daerah/aparatur lainnya;
• pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum in order to (agar) mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
• pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/ Walikota, dan Kecamatan.

Materi Diklat Satpol PP

Berikut Beberapa Materi untuk Diklat Satpol PP :

1. Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
2. Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
3. Bimtek dan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Bimtek dan Diklat Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas.

Jadwal Diklat

Dan juga kami Pusdiklat Pemendagri memberikan jadwal pelatihan mengenai diklat / bimtek. Silahkan pilih lokasi dan waktu bahkan jika ada saran lokasi dan waktu lain silahkan hubungi kami untuk berdiskusi langsung.

Jadwal Diklat 2023 Terbaru

Biaya dan Fasilitas Bimtek Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Pelatihan Online Via Zoom Meetings Biaya Sebesar: Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit 4. Tas 5. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 6. Sertifikat Pelatihan 7. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0823 7865 1667 WA : 0823 7865 1667 Email : pusdiklatpemendagridika04@gmail.com