Diklat Satpol PP singkatan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, oleh karena itu penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.
Adapun Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan PP tersebut terdapat dalam Pasal 5 bahwa Satpol PP memiliki fungs sebagai berikuti :
- penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik PNS daerah/aparatur lainnya;
- pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum in order to (agar) mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/ Walikota, dan Kecamatan.
Materi Diklat Satpol PP
Berikut Beberapa Materi untuk Diklat Satpol PP :
- Bimtek Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
- Bimtek dan Diklat Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Bimtek dan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Bimtek dan Diklat Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas.
Jadwal Diklat
Dan juga kami Pusdiklat Pemendagri memberikan jadwal pelatihan mengenai diklat / bimtek. Silahkan pilih lokasi dan waktu bahkan jika ada saran lokasi dan waktu lain silahkan hubungi kami untuk berdiskusi langsung.
Jadwal Diklat 2023 Terbaru
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Selasa - Rabu 10 - 11 Januari 2023 |
|
Jumat - Sabtu 27 - 28 Januari 2023 | |
Senin - Selasa 30 - 31 Januari 2023 |
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Kamis - Jumat 02 - 03 Februari 2023 |
|
Senin - Selasa 06 - 07 Februari 2023 | |
Kamis - Jumat 09 - 10 Februari 2023 | |
Selasa - Rabu 14 - 15 Februari 2023 | |
Kamis - Jumat 23 - 24 Februari 2023 | |
Senin - Selasa 27 - 28 Februari 202 |
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Kamis - Jum'at 02 - 03 Maret 2023 |
|
Selasa - Rabu 07 - 08 Maret 2023 | |
Kamis - Jumat 16 - 17 Maret 2023 | |
Jumat - Sabtu 24 - 25 Maret 2023 | |
Rabu - Kamis 29 - 30 Maret 2023 |
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Rabu - Kamis 05 - 06 April 2023 |
|
Jumat - Sabtu 14 - 15 April 2023 | |
Senin - Selasa 17 - 18 April 2023 |
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Kamis - Jumat 04 - 05 Mei 2023 |
|
Jumat - Sabtu 12 - 13 Mei 2023 | |
Senin - Selasa 15 - 16 Mei 2023 | |
Jumat - Sabtu 26 - 27 Mei 2023 | |
Selasa - Rabu 30 - 31 Mei 2023 |
Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
---|---|
Senin - Selasa 05 - 06 Juni 2023 |
|
Kamis - Jumat 08 - 09 Juni 2023 | |
Senin - Selasa 12 - 13 Juni 2023 | |
Jumat - Sabtu 16 - 17 Juni 2023 | |
Jumat - Sabtu 23 - 24 Juni 2023 | |
Senin - Selasa 26 - 27 Juni 2023 |