Bimtek dan Diklat PP 94 Tahun 2021 – Presiden Joko Widodo Menertibkan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 31 Agustus 2021. PP baru ini resmi menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010 yang juga mengatur disiplin PNS. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan … Baca Selengkapnya
Bimtek Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sesuai PERMENPAM RB No.8 Tahun 2021 – Undang – Undang Nomor 5 Th 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara ( ASN ) bermaksud untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yg Profesional, kompeten, dan kompetitif. Aparatur Sipil Negara menjadi profesi yg mempunyai kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dan … Baca Selengkapnya
Bimtek Strategi Pengelolan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019. Pengertian Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan juga pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan juga kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang serta segala … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP, LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan – Dalam Bab IX Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Selain itu, adapun ketentuan mengenai penyelesaian maupun … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Pengadaan Pinjaman Luar Negeri – Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara atau pinjaman luar negeri dan Penerimaan Hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2006 … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Strategi Serta Sistem Penyusunan Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, yang dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional … Baca Selengkapnya