Bimtek dan Diklat Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan – Dalam Bab IX Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Selain itu, adapun ketentuan mengenai penyelesaian maupun … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Strategi Serta Sistem Penyusunan Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, yang dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Strategi Keuangan Kapitasi JKN, yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Seperti yang diketahui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, bahwa perlu menetapkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terbaru Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran … Baca Selengkapnya
Bimtek dan Diklat Dana Dekonsentrasi – Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan PP … Baca Selengkapnya
Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja – Pada saat sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, Proses penganggaran yang digunakan adalah proses tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yg telah ditentukan, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung … Baca Selengkapnya
Bimtek Implementasi SIPD – Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang telah diatur dalam permendagri 70/2019 dan surat edaran menteri dalam negeri nomor : 130/736/SJ, tanggal 27 januari 2020 tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah. Dan juga terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa konsekuensi perubahan … Baca Selengkapnya