bimtek keuangan desa

Bimtek Strategi Pengelolan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019

oleh

Bimtek Strategi Pengelolan Keuangan Daerah Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019. Pengertian Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan juga pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan juga kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang serta segala … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019

oleh

Bimtek dan Diklat dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 – Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). APBD Ditetapkan Dengan Peraturan … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP

oleh

Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP, LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Simda Keuangan

oleh

Bimtek dan Diklat Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan

oleh

Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan – Dalam Bab IX Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Selain itu, adapun ketentuan mengenai penyelesaian maupun … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara

oleh

Bimtek dan Diklat Tugas Tanggung Jawab Bendahara – Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakan bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Pengadaan Pinjaman Luar Negeri

oleh

Bimtek dan Diklat Pengadaan Pinjaman Luar Negeri – Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara atau pinjaman luar negeri dan Penerimaan Hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2006 … Baca Selengkapnya

Bimtek Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca

oleh

Bimtek dan Diklat Strategi Serta Sistem Penyusunan Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, yang dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara

oleh

Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional … Baca Selengkapnya

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

oleh

Bimtek dan Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 and Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi in order to laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan … Baca Selengkapnya