Diklat Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020

Diklat Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Serta telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Peyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi ; Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD serta hal khusus lainnya.

Terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah, maka terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 antara lain :

• Mengalokasikan anggaran untuk Tahun anggaran 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada Bawaslu dan KPU Provinsi, Kota/Kabupaten.
• Menyediakan anggaran pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila .
• Mengalokasikan belanja dalam mendanai urusan Pemda (pemerintahan daerah) yang besarannya telah ditentukan dan di tetapkan.
• Fokus pada APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif.
• APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.
• Penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara)
• Dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong
• Dedikasikan untuk rakyat dan jalankan secara efisien.
  

Diklat Implementasi Penyusunan APBD Tahun 2020

Dan juga kami Pusdiklat Pemendagri memberikan jadwal pelatihan mengenai diklat / bimtek. Silahkan pilih lokasi dan waktu bahkan jika ada saran lokasi dan waktu lain silahkan hubungi kami untuk berdiskusi langsung.

Jadwal Diklat 2023 Terbaru

Biaya dan Fasilitas Bimtek Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000.-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Pelatihan Online Via Zoom Meetings Biaya Sebesar: Rp.2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering) (Bagi yang Menginap) 3. Seminar Kit 4. Tas 5. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 6. Sertifikat Pelatihan 7. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 1. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. : ( 021 ) 22443223 Konf HP : 0823 7865 1667 WA : 0823 7865 1667 Email : pusdiklatpemendagridika04@gmail.com

Di bawah ini beberapa materi keuangan lainnya :

1. Bimtek dan Diklat Sosialisasi Permendgri No.31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
2. Bimtek dan Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
3. Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan and Pertanggungjawaban Finance Dana Kapitasi JKN
4. Bimtek dan Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
5. Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
6. Bimtek dan Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
7. Bimtek dan Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
8. Bimtek dan Diklat Pengelolaan Finance Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
9. Bimtek dan Diklat Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
10. Bimtek dan Diklat Sosialisasi dan Implementasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019
11. Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Finance Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019